Berita Terkini

Waikabubak, kab-sumbabarat.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat turut ambil bagian dalam kegiatan strategis nasional yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia, yakni Forum Diskusi Terpumpun (FDT) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2025 serta Penyusunan Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Tahun 2025–2029. Kegiatan yang digelar secara terpusat oleh KPU RI tersebut berlangsung pada Selasa, 27 Januari 2026, dan diikuti oleh seluruh perwakilan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia secara daring. FDT ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan arah strategis kelembagaan KPU dalam periode lima tahun ke depan, sekaligus memastikan penyusunan laporan kinerja tahunan berjalan secara transparan, terukur, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance. Keikutsertaan KPU Kabupaten Sumba Barat dalam forum ini merupakan wujud komitmen lembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas dan terstruktur, setiap program dan penggunaan anggaran diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara optimal kepada publik. Langkah ini dinilai sangat penting mengingat periode 2025–2029 merupakan fase krusial dalam penguatan sistem pemilu dan pemilihan di Indonesia, yang menuntut perencanaan kinerja yang matang dan berkelanjutan sejak awal. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Sumba Barat dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Teguh Rahardjo, para Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat yakni Agusalim Ahmad, Muhammadiyah, Ridwan Mias Kamodo, dan Oktavianus Malo, serta Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat Pura Pajangu. Turut hadir pula para Kepala Subbagian dan staf pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Bernad Dermawan Sutrisno secara resmi melantik sejumlah Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini dilaksanakan secara daring (online) dan berlangsung serentak di seluruh satuan kerja KPU se-Indonesia pada Kamis (22/1/2026). Kegiatan yang berpusat di Jakarta ini diikuti oleh jajaran KPU Kabupaten Sumba Barat melalui media konferensi video dari Aula Kantor KPU Sumba Barat. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya besar KPU RI dalam melakukan transformasi birokrasi dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia di tingkat daerah. Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal KPU RI menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan momentum untuk meningkatkan profesionalisme kerja. Pejabat fungsional diharapkan menjadi tulang punggung dalam menjalankan teknis kepemiluan yang semakin kompleks. "Pejabat yang dilantik hari ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ritme kerja organisasi. Integritas dan loyalitas terhadap konstitusi adalah harga mati dalam mengawal demokrasi di tingkat kabupaten," tegas Sekjen KPU RI dalam sambutannya. Di Sumba Barat, prosesi pengambilan sumpah berlangsung khidmat. Para pejabat yang dilantik yaitu Benediktus Laja Nelu, Muhammad Ramadhan Bassing, Rexy Erlangga Gadja, Tezar Kharismayadi, dan Vera Veronika. Hadir menyaksikan pelantikan tersebut Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Teguh Rahardjo, dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat, Agusalim Ahmad, Oktavianus Malo, Ridwan Mias Kamodo serta para Kasubag dan staf. Ketua KPU Sumba Barat menyampaikan apresiasinya atas kelancaran prosesi ini. Ia berharap dengan adanya pelantikan pejabat fungsional yang baru, koordinasi antar divisi di internal KPU Sumba Barat akan semakin solid, terutama dalam menghadapi agenda-agenda strategis ke depan. Dengan resminya pelantikan ini, para pejabat fungsional di KPU Sumba Barat diharapkan segera melakukan adaptasi cepat dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan Pemilu di Bumi Pada Eweta Manda Elu.

Waikabubak, kab-sumbabarat.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat secara resmi melaksanakan penandatanganan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas, serta Dokumen Benturan Kepentingan Tahun 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Kantor KPU Kabupaten Sumba Barat pada Kamis (15/01/2026). Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara serentak bersama KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan KPU Kabupaten/Kota se-NTT melalui media daring. Agenda ini menjadi pijakan awal bagi seluruh jajaran penyelenggara dalam memastikan tata kelola lembaga yang bersih dan terukur di tahun anggaran 2026. Wujudkan Penyelenggara yang Akuntabel Dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual, Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, memberikan penekanan khusus pada makna di balik penandatanganan dokumen-dokumen strategis tersebut. Menurutnya, hal ini adalah fondasi moral dan profesionalisme bagi setiap individu di lingkungan KPU. "Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan secara akuntabel, transparan, profesional, serta menjunjung tinggi integritas dan etika Penyelenggara Pemilu," tegas Jemris. Penandatanganan Serentak oleh Seluruh Jajaran Di lokasi kegiatan, penandatanganan dokumen dilakukan secara berjenjang mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana. Dokumen Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, hingga Pakta Integritas ditandatangani oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, para Kasubbag, hingga staf sekretariat sesuai dengan rincian tugas masing-masing. Hadir langsung dalam kegiatan ini: Teguh Rahardjo (Ketua KPU Sumba Barat) Agusalim Ahmad, Muhammadiyah, Ridwan Mias Kamodo, dan Oktavianus Malo (Anggota KPU Sumba Barat) Pura Pajangu (Sekretaris KPU Sumba Barat) Serta seluruh jajaran Kasubbag dan staf sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat. Komitmen Melawan Benturan Kepentingan Selain aspek kinerja, poin penting dalam kegiatan tahun ini adalah penandatanganan dokumen Benturan Kepentingan. Hal ini merupakan langkah preventif KPU Sumba Barat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh penyelenggara bebas dari intervensi maupun kepentingan pribadi dan golongan. Dengan adanya RKT dan Perjanjian Kinerja 2026 yang telah disahkan, KPU Kabupaten Sumba Barat optimis dapat menjalankan program-program penguatan demokrasi di wilayah Sumba Barat dengan lebih terstruktur dan bertanggung jawab kepada publik.

Waikabubak, kab-sumbabarat.kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat, Teguh Rahardjo, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumba Barat pada Jumat (09/01/2026). Rapat yang bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Kantor DPRD ini beragendakan Penutupan Masa Persidangan I dan Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026. Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Charles Peka Dede Tenabolo. Dalam pidatonya, Ketua DPRD memaparkan rangkuman hasil kerja legislatif selama Masa Persidangan I, yang meliputi pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta laporan pengawasan terhadap berbagai program pembangunan di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Sinergi Lintas Sektoral Kehadiran Ketua KPU Sumba Barat dalam forum ini menegaskan pentingnya harmoni dan koordinasi antarlembaga. Sebagai penyelenggara pemilu, keterlibatan KPU dalam agenda-agenda strategis daerah menjadi kunci untuk memastikan dukungan dan keselarasan program kerja di tahun 2026. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting, di antaranya: Bupati Sumba Barat dan Sekretaris Daerah. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Sumba Barat. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Pimpinan PDUK dan Pimpinan Instansi Vertikal. Pimpinan BUMN/BUMD serta para Camat se-Kabupaten Sumba Barat. Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK serta Ketua Dharma Wanita. Menyongsong Masa Persidangan II Pembukaan Masa Persidangan II ini menjadi awal baru bagi perencanaan kebijakan daerah di tahun 2026. KPU Sumba Barat terus berkomitmen untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan legislatif guna memastikan seluruh tahapan demokrasi maupun pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Rapat paripurna diakhiri dengan suasana penuh kebersamaan, mencerminkan soliditas antar-pimpinan instansi dalam membangun Kabupaten Sumba Barat yang lebih baik.

Waikabubak, kab-sumbabarat.kpu.go.id - Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Agusalim Ahmad, hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan Diskusi Kopi Parmas Part 6. Forum yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini berlangsung pada Rabu (07/01/2026). Diskusi edisi kali ini mengangkat tema strategis: “Fenomena Buzzer Politik dan Dampaknya terhadap Partisipasi Publik”. Agenda ini dirancang sebagai upaya nyata dalam memperkuat literasi demokrasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dinamika komunikasi politik di era digital yang kian masif. Menyikapi Fenomena Buzzer secara Kritis Dalam pemaparannya, Agusalim Ahmad menegaskan bahwa keberadaan buzzer politik merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari kemajuan teknologi informasi dan media sosial. Namun, ia memberikan catatan penting bagi kualitas demokrasi di Indonesia. "Kehadiran buzzer politik perlu kita sikapi secara kritis. Tujuannya agar fenomena ini tidak menjadi mesin disinformasi, memicu polarisasi di masyarakat, ataupun menurunkan kualitas partisipasi publik dalam proses demokrasi," jelas Agusalim di hadapan para peserta. Dukungan Penuh KPU Sumba Barat Kehadiran Agusalim dalam forum tingkat provinsi ini didampingi langsung oleh jajaran pimpinan KPU Kabupaten Sumba Barat. Turut hadir memantau jalannya diskusi: Ketua dan Anggota KPU Sumba Barat Sekretaris KPU Sumba Barat Kasubbag Hukum dan SDM Pihak KPU Kabupaten Sumba Barat menyatakan apresiasi dan dukungan penuh atas keterlibatan anggotanya dalam forum tersebut. Hal ini dinilai sebagai bentuk kontribusi aktif dalam penguatan demokrasi, pendidikan pemilih, serta pengembangan kapasitas penyelenggara pemilu secara berkelanjutan. Komitmen Penguatan Literasi Diskusi Kopi Parmas Part 6 ini menjadi ruang dialog strategis bagi seluruh penyelenggara pemilu di lingkup Provinsi NTT. Melalui kegiatan rutin ini, KPU Provinsi NTT berkomitmen untuk terus mendorong partisipasi masyarakat yang lebih sehat dan menjaga kualitas demokrasi di wilayah Nusa Tenggara Timur agar tetap berintegritas di tengah gempuran informasi digital.

Waikabubak, kab-sumbabarat.kpu.go.id - Keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat menggelar perayaan Natal bersama sebagai wujud syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Acara yang berlangsung penuh kekeluargaan ini diselenggarakan untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menjadi momentum refleksi diri bagi seluruh jajaran sekretariat. Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat, Teguh Rahardjo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perayaan ini merupakan wadah silaturahmi yang penting bagi keluarga besar KPU. Ia menekankan bahwa keberhasilan melewati tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan keluarga dan pertolongan Tuhan. "Kegiatan ini adalah bentuk ungkapan syukur kita telah melewati tahun 2025 dengan baik. Kita juga memohon pertolongan Tuhan serta dukungan keluarga untuk menghadapi tahun 2026. Saya berharap di tahun mendatang, kita semua dapat bekerja dengan lebih baik, jujur, berintegritas, dan penuh tanggung jawab," ujar Teguh. Ibadah yang Khidmat Rangkaian acara dilanjutkan dengan ibadah Natal yang dipimpin oleh Pdt. Marlina Dida Bili, S.Th. Ibadah berlangsung khidmat dan menjadi sarana pembinaan rohani bagi seluruh komisioner dan staf. Pesan-pesan natal yang disampaikan menekankan pada penguatan nilai-nilai kebersamaan dan kedamaian dalam lingkungan kerja. Komitmen Menuju 2026 Melalui semangat Natal ini, KPU Kabupaten Sumba Barat meneguhkan komitmennya untuk: Meningkatkan semangat kerja kolektif antar divisi. Memperkuat persatuan dan persaudaraan internal. Menjaga kepercayaan publik dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Perayaan ini ditutup dengan suasana penuh sukacita, mempertegas kesiapan KPU Sumba Barat dalam menyongsong tantangan tugas di tahun 2026 dengan integritas yang tetap terjaga.