Opini

Oleh : Ridwan M. Kamodo 
Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat

Pesta demokrasi di Sumba Barat tidak pernah benar-benar seragam. Di satu kecamatan, preferensi politik bergerak komunal—mengikuti arus tokoh adat, jejaring keluarga, dan ikatan kampung. Di kecamatan lain, pilihan pemilih lebih cair, dipengaruhi komunitas pemuda, ruang keagamaan, atau dinamika ekonomi lokal. Keragaman ini bukan sekadar warna daerah; ia adalah “infrastruktur sosial” yang menentukan bagaimana warga menerima informasi, menilai kandidat, hingga akhirnya mencoblos.

Dari sudut pandang KPU Kabupaten Sumba Barat sebagai penyelenggara, perbedaan budaya antar-kecamatan bukan hambatan. Ia justru konteks penting agar pemilu berjalan tertib, inklusif, dan dipercaya. Tantangannya jelas: standar pemilu harus sama, tetapi cara melayani dan berkomunikasi tidak bisa dipukul rata. Jika pendekatan KPU Kabupaten Sumba Barat seragam di atas kertas tetapi tidak membumi di lapangan, yang terjadi adalah jarak informasi dan jarak informasi sering berujung pada turunnya kepercayaan publik.

Budaya bekerja melalui hal-hal yang nyata. Di komunitas yang komunal, siapa yang didengar sering lebih menentukan daripada apa yang disampaikan. Pesan pemilu yang hanya berupa istilah teknis—DPT, rekapitulasi, formulir—kadang tidak efektif jika tidak diterjemahkan ke bahasa keseharian warga:
 “nama saya sudah terdaftar belum?”
 “kalau pindah domisili bagaimana?”
 “cara mencoblos yang sah seperti apa?”
 “kalau ada masalah di TPS lapor ke mana?”. Pada ruang sosial seperti ini, rumor juga bisa lebih cepat daripada klarifikasi. Maka, penyelenggara tidak boleh membiarkan ruang informasi kosong, karena kekosongan selalu diisi spekulasi.

Di sinilah KPU Kabupaten Sumba Barat perlu memperkuat pemilu sebagai pelayanan publik, bukan sekadar menjalankan tahapan administratif. KPU Kabupaten Sumba Barat dapat memulai dari pemetaan sosial per kecamatan: pusat keramaian, jalur informasi, komunitas kunci, dan hambatan akses. Ini bukan kerja politik, melainkan kerja layanan agar informasi pemilu benar-benar sampai. Pendekatan komunikasi juga perlu fleksibel: dialog komunitas, pertemuan kecil, atau kanal informasi yang responsif—tanpa memberi ruang intervensi pihak mana pun. Adaptif bukan berarti berpihak; adaptif berarti metode disesuaikan, sementara prinsip netralitas tetap tegak.

Hal yang sering luput adalah peran petugas di TPS. KPPS adalah wajah pemilu. Ketelitian teknis harus dibarengi etika pelayanan: menghadapi pemilih lansia, pemilih berkebutuhan khusus, situasi tegang antarpendukung, hingga tekanan sosial di komunitas kecil. Ketika petugas tampil tenang dan profesional, kualitas pemilu tidak hanya meningkat secara prosedural, tetapi juga terasa secara sosial. Pengalaman pemilih di TPS sering menjadi ukuran kepercayaan warga terhadap keseluruhan proses.

Keragaman budaya juga mengingatkan kita bahwa keadilan pemilu bukan berarti semua wilayah diperlakukan identik. Keadilan berarti setiap warga punya kesempatan yang setara untuk mengakses informasi, terdaftar dengan benar, dan menggunakan hak pilih secara aman. Karena itu, pendekatan terbaik adalah “sama adil”: standar integritasnya satu dan tidak bisa ditawar, tetapi metode pelayanannya bisa disesuaikan dengan kondisi kecamatan terutama pada wilayah sulit akses dan kelompok rentan.

Sumba Barat memberi pelajaran penting: demokrasi lokal dibentuk oleh pemilih, dan pemilih dibentuk oleh budaya tempat mereka hidup. Dari kacamata KPU Kabupaten Sumba Barat, tugas utama bukan hanya memastikan logistik tepat waktu dan rekapitulasi rapi, tetapi juga menghadirkan pemilu yang dipahami, mudah diakses, dan layak dipercaya di setiap kecamatan. Jika KPU Kabupaten Sumba Barat mampu “berbahasa” dengan budaya tanpa kehilangan netralitas, maka yang lahir bukan sekadar partisipasi, melainkan kepercayaan fondasi paling penting bagi pesta demokrasi.